InfoSAWIT SUMATERA, SUNGAILIAT – Keras, teguh, dan enggak main-main sikap Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap BA.
Perlu diketahui, BA adalah seorang pensiunan dan Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Dinas (Kadis) di salah satu dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung (Babel).
Sebagaimana diberitakan InfoSAWIT SUMATERA sebelumnya yang mengutip laman Bangka Pos, BA diketahui telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pensiunan Kadis Ini Hidup Tak Tenang, Jadi DPO karena Ubah Hutan 14,56 Ha Jadi Kebun Sawit
Hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dari Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat.
BA dinyatakan terbukti secara hukum telah mengubah lahan seluas 14,56 hektar (Ha) di kawasan hutan produksi Sungai Sembulan di Kabupaten Bangka menjadi perkebunan sawit.
Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK, Yazid Nurhuda, kemarin mengatakan pihaknya membentuk telah tim khusus dalam rangka pencarian DPO tersangka BA.
Kasus Karhutla, Kebun Sawit di OKI dan Muba Sumsel Disegel Ditjen Gakkum KLHK
Tim itu, ungkap Yazid, terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari KLHK dan aparat penegak hukum (APH) dari instansi yang terkait.
“BA kami harapkan untuk segera menyerahkan diri dan kooperatif dalam proses penyidikan untuk membuat terang kasus tersebut,” Yazid menghimbau.
Ia bilang, upaya tegas untuk mengungkap pelaku kejahatan ini akan terus diupayakan mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa atau disebut dengan extra ordinary crime.
“Dan hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem hutan, berpotensi menimbulkan bencana alam, dan kerugian pada keuangan negera,” kata Yazid.
Terhadap kasus ini, ia mengatakan kalau tersangka BA dijerat dengan pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Hal itu, beber Yazid, sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 pasal 36 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Di Kabupaten Ini, Dari 9 PKS, Hanya 1 yang Naikan Harga Pembelian TBS Petani
“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar,” tegas Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK, Yazid Nurhuda.(T5)
