InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Pemerintah akan terus melanjutkan hilirisasi industri kelapa sawit yang berkelanjutan agar sawit tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, namun juga produk jadi yang menciptakan nilai tambah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, realisasi penyerapan biodiesel domestik tahun 2023 mencapai 12,2 juta kiloliter, hal ini mempengaruhi penyerapan penggunaan minyak kelapa sawit (CPO) di dalam negeri.
“Pemerintah akan terus mendorong Mandatori Biodiesel yang saat ini sudah mencapai B35 dan sudah diujicobakan untuk B40,” ujar Menko Airlangga, saat Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Jakarta, dikutip InfoSAWIT dari Antara ditulis Kamis (02/05/2024).
BACA JUGA: Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah di Industri Sawit Nasional
Untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan secara menyeluruh, pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024.
Instruksi Presiden (Inpres) tersebut memberikan mandat kepada 14 kementerian/lembaga (K/L), 26 pemerintah provinsi yang menjadi sentra penghasil sawit, dan 217 pemerintah kabupaten yang juga sentra penghasil kelapa sawit untuk menjalankan program Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). “Inpres ini terdiri dari lima komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 hasil yang diinginkan,” ungkap Menko Airlangga.
Kelima komponen RAN KSB meliputi Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa, serta Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Inpres RAN KSB bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi pekebun dan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.
Dalam praktiknya, jumlah perusahaan dan koperasi/kelompok pekebun yang telah disertifikasi ISPO setelah penerbitan Inpres RAN KSB telah mencapai 883 perusahaan dan 52 koperasi/kelompok pekebun secara kumulatif. Selain sertifikasi ISPO, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga menjadi fokus utama dalam Inpres RAN KSB.
Percepat Program PSR
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempercepat program PSR dengan menyederhanakan proses pengajuannya. Namun, realisasi pelaksanaan program PSR baru mencapai rata-rata 50.000 hektare per tahun atau 28 persen dari target 180.000 hektare per tahun.
Sejak tahun 2017 hingga 24 Maret 2024, pemerintah telah menyalurkan Dana PSR sebesar Rp9,25 triliun dengan total luas lahan 331.007 hektare.
Selain itu, Menko Airlangga juga mendorong dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah terkait implementasi RAN KSB dengan menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di wilayah masing-masing.
“Rapat terbatas tadi juga membahas penyelesaian masalah kelapa sawit di kawasan hutan. Berbagai skenario telah disiapkan sesuai dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya.
Hingga saat ini, sembilan provinsi telah memiliki RAD KSB, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. (T3)
