InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Beberapa waktu yang lalu Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, dan mengundang para petani dari berbagai asosiasi perkebunan kelapa sawit.
Rakor itu dibuka dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah dan sejumlah oejabat terkait di Ditjenbun
Rakor tersebut bertajuk “Rekonsiliasi Kegiatan SDM, Peremajaan dan Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit dan Upaya Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan”.
Aspek-PIR Menilai Ditjenbun Serius Kerjakan Program PSR, Termasuk yang Terkait Problem Ini
Nah, salah satu yang turut menghadiri rakor tersebut adalah H. Suroso, seorang petani sawit swadaya asal Provinsi Jambi yang kini dipercaya menjadi Wakil Ketua DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE).
Kepada InfoSAWIT SUMATERA, Rabu (13/12/2023), Suroso bercerita kalau dirinya menyampaikan berbagai saran kepada pihak Pemerintah dalam rakor tersebut.
Khususnya mengenai lambannya realisasi target pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan isu yang mengikutinya, yakni kebun sawit di dalam kawasan hutan.
Nasib Jomblang Harga CPO dan Palm Kernel Mitra Swadaya Riau Periode 13-19 Desember 2023
“Karena itu, di pertemuan tersebut saya menyampaikan perlu digelar pertemuan lebih lanjut oleh para pemangku kebijakan,” ucap Suroso.
Yang perlu turut dalam pertemuan lanjutan tersebut, Suroso menambahkan, adalah dari pihak Ditjenbun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasiobal (ATR/BPN).
Dan yang tak kalah pentingnya, kata Suroso, adalah melibatkan para petani dalam pertemuan lanjutan itu, baik yang berasal dari SAMADE, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia, dan asosiasi lainnya.
“Libatkan kami para petani sawit dari berbagai asosiasi. Karena kamilah di lapangan yang merasakan dari lambannya Program PSR dan isu perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ucap Suroso.
Kemudian, kata Suroso, dalam rakor itu SAMADE juga mengusulkan agar KLHK segera melakukan revisi atas surat keputusan (SK) tentang batas kawasan hutan.
Turun Lagi, tapi Masih Bergigi Harga TBS Mitra Plasma Riau Periode 13-19 Desember 2023
Dan hal itu, ucap Suroso, harus bisa dilakukan tanpa menunggu usulan para petani sawit, karena bisa terlalu panjang prosedur hang akan dijalani para petani.
Upaya yang harus dilakukan KLHK tersebut, Suroso menambahkan, tentu saja dengan memedomani atau mengeluarkan sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan pihak Kementerian ATR/BPN.
“Juga dengan memedomani areal peta pencadangan kawasan transmigrasi dari batas kawasan hutan,” ucap Suroso mengutip usulan SAMADE di pertemuan itu.
Dia bilang, SAMADE yakin kalau langkah ini bisa ditempuh maka ada ratusan ribu hektar kawasan kebun sawit yang saat ini masuk kawasan hutan segera terselesaikan.
Selain itu, Suroso mengatakan DPP SAMADE juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN segera menyerahkan data sertifikat di dalam kawasan hutan untuk digunakan sebagai dasar revisi batas kawasan hutan oleh KLHK.
“Dan intinya di pertemuan tersebut kami dari SAMADE mengingatkan bahwa perlu ada good will dari tiga pihak ini, yaitu Ditjenbun Kementan, KLHK, dan Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.
Hadirkan Rumah Tamadun, Samade dan DDBI Bakal Gelar Diskusi Potensi Lidi Sawit
“Khususnya dalam menyelesaikan kendala dalam menjalankan Program PSR dan isu kebun sawit di dalam kawasan hutan,” tegas H. Suroso, Wakil Ketua DPP Asosiasi SAMADE.(T5)
