InfoSAWIT SUMATERA, BOGOR — Insiden penembakan yang melukai lima petani di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, kembali menegaskan rapuhnya tata kelola lahan di sektor perkebunan sawit. Kejadian yang diduga dilakukan oknum keamanan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) pada 24 November itu memicu gelombang kritik dari organisasi masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, mengatakan kasus ini bukan sekadar benturan horizontal antara perusahaan dan warga, melainkan sinyal adanya operasi yang diduga berlangsung tanpa dasar hukum. Analisis spasial dan penelusuran dokumen di portal BHUMI ATR/BPN, kata Surambo, tidak menemukan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT ABS di lokasi konflik.
“HGU di lokasi justru atas nama PT Jatropha Solutions. Maka PT ABS patut diduga beroperasi secara ilegal,” ujarnya, dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT Sumatera, Kamis (27/11/2025).
BACA JUGA: Harga CPO KPBN 25 November 2025 Turun Rp 35 per Kg
Surambo merujuk Putusan MK No. 138/2015 yang mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memiliki HGU dan IUP sebelum beroperasi. Tanpa itu, operasional perusahaan disebut inkonstitusional. Ia mendesak Pansus Konflik Agraria DPR RI serta Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi menyeluruh, termasuk membuka data HGU secara transparan.
Ia juga meminta Polres Bengkulu Selatan mengusut aktor penembakan dan pemerintah daerah membekukan aktivitas PT ABS. Pabrik-pabrik TBS di wilayah sekitar diminta menghentikan pembelian dari perusahaan tersebut.
“Membeli TBS dari perusahaan bermasalah sama saja dengan ikut membiayai tindakan melawan hukum,” tegasnya.
BACA JUGA: Kebutuhan Biodiesel Menggila, Sawit Watch Ingatkan Risiko Tekanan Harga Minyak Goreng
Selain menyoroti kasus Bengkulu Selatan, Sawit Watch memperingatkan bahwa rencana perluasan sawit hingga 600.000 hektare pada 2026 berpotensi menambah daftar konflik agraria jika akar persoalan lahan tidak dibereskan lebih dulu. (T2)
