InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Di tengah derasnya kritik internasional terhadap praktik perkebunan kelapa sawit di Indonesia, muncul satu harapan baru dari transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertanian. Dosen Agribisnis IPB University, Prima Gandhi, melihat langkah pemerintah untuk menertibkan kebun kelapa sawit ilegal berada pada jalur yang tepat.
Gandhi merujuk pada kebijakan merger tiga entitas BUMN – Agrinas Palma, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Jaladri Nusantara – yang kini dilebur menjadi Agrinas Palma Nusantara. Menurutnya, inilah bukti konkret bahwa Indonesia serius menjalankan komitmen sawit berkelanjutan.
“Langkah awal usaha tani sektor hulu yang dilakukan Agrinas Palma Nusantara, seperti mengklasifikasi kebun kelapa sawit hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sudah on the track dan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia,” ujar Gandhi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/4).
BACA JUGA: Dari Sawit ke Sarang Lebah, Cerita Manis Petani Sawit Nagan Raya Membangun Harapan
Gandhi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang, menyatakan bahwa visi besar Agrinas Palma Nusantara untuk mencapai swasembada pangan dan energi harus didukung oleh semua pihak. Ia menekankan bahwa peningkatan produktivitas dan kualitas sawit dari kebun sitaan menjadi hal yang mutlak.
Namun, baginya, kualitas saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kebun. “Agrinas Palma Nusantara wajib berkolaborasi dengan masyarakat sekitar kebun, terutama dalam perekrutan tenaga kerja lokal. Ini bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat, seperti yang sering disebut Presiden Prabowo dalam pidatonya,” tutur Gandhi.
Tak hanya itu, Gandhi juga mendorong efisiensi biaya pengelolaan dengan menggandeng perguruan tinggi pertanian, baik akademik maupun vokasional, lewat program magang dan riset lapangan. Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan dunia pendidikan akan membawa hasil positif dalam jangka panjang.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Resmi Teken Perpres Baru ISPO, Atur Pembiayaan hingga Sanksi
Jika produktivitas meningkat, Gandhi menyarankan agar pemerintah mulai menunjuk pabrik kelapa sawit khusus untuk mengolah Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun sitaan tersebut. Tujuannya jelas: menjamin kelacakan dan kualitas produk Crude Palm Oil (CPO) serta Palm Kernel (PK) yang dihasilkan.
“Kalau skema ini berhasil dijalankan, kekhawatiran para pengamat soal hengkangnya investor akibat ketidakpastian hukum dari kebijakan Satgas PKH tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, iklim investasi sawit Indonesia akan semakin kuat,” tutup Gandhi penuh optimisme.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tampaknya sedang menata ulang wajah industri sawitnya—lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. (T2)
