InfoSAWIT SUMATERA, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mengkaji rencana pengelolaan sektor perkebunan sawit sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Rencana ini mencakup kemungkinan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau pemanfaatan badan usaha yang telah ada.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu lalu. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
“Saya sudah meminta Pak Kadis Perkebunan (Syahrial Abdi) untuk menyusun formula terbaik dalam mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kajian mengenai luas lahan dan potensi sudah selesai,” ujar Wahid dilansir InfoSAWIT Sumatera dari Media Center Riau, Jumat (7/3/2025).
BACA JUGA: Asian Agri Kenalkan Benih Sawit Topaz Sekaligus Buka Puasa Bersama Media
Menurut Wahid, inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan perkebunan yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Sejumlah lahan yang telah diputuskan inkrah di pengadilan akan dikelola oleh pemerintah daerah melalui badan usaha yang sesuai.
“Tadi ada laporan dari Pak Yanto (Wagubri) bahwa beberapa lahan sudah memiliki putusan inkrah. Nantinya, lahan-lahan tersebut akan diambil alih dan dikelola daerah melalui badan usaha,” jelas Wahid.
Namun, Wahid belum merinci berapa luas lahan yang akan dikelola serta potensi pendapatan yang dapat dihasilkan. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan peluang bisnis baru yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
BACA JUGA: UMKM Rokan Hilir Sulap Limbah Lidi Sawit Jadi Produk Bernilai Global
“Kita upayakan sebaik mungkin, makanya kita perlu formulasinya dulu dari Pak Kadis,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Gubernur, termasuk mengkaji potensi lahan sawit yang bisa digarap.
Saat ini, salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak usaha bernama SPR Trada yang tengah menjajaki peluang bisnis di sektor peternakan sapi perah. Namun, Syahrial belum bisa memastikan apakah SPR Trada dapat mengakomodasi rencana Gubernur terkait pengelolaan perkebunan sawit.
BACA JUGA: Kinerja APBN Sumsel Meningkat, Sektor Perkebunan Jadi Penyumbang Pajak Terbesar
“Yang jelas, pengelolaan ini harus sesuai dengan core bisnisnya. Jika memang diperlukan, kita bisa membentuk BUMD baru. Semua akan diputuskan setelah kajian selesai dan dilaporkan kepada Gubernur,” tutur Syahrial.
Kajian lebih lanjut akan menentukan apakah Pemprov Riau akan membentuk BUMD baru atau memanfaatkan badan usaha yang sudah ada. Jika terealisasi, langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah berstatus hukum tetap. (T2)
