InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Koperasi Makmur Barokah Belutu mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), penyerahan sertifikasi RSPO ini di serahkan langsung oleh CEO RSPO Joseph D’Cruz kepada Ketua Koperasi Makmur Barokah Belutu Asmungi di Bangkok, Thailand pada tanggal 10 November 2024.
Menurut ketua Koperasi Makmur Barokah Belutu, Asmungi, menjelaskan, dengan jumlah petani yang bergabung sebanyak 161 petani, luas kebun 315 hektar, koperasi ini beralamat di Desa Belutu dan desa Pencing Bekulo, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
“Koperasi kami merupakan anggota di bawah SPKS termasuk untuk mendapatkan sertifikasi RSPO juga melalui pendampingan dari SPKS. Untuk tersertifikasi RSPO butuh sekitar satu tahun setengah sampai dengan saat ini, itu mulai dari melakukan pemetaan kebun anggota, melaksanakan program-program pelatihan petani, pengurusan SDTB dan SPPL, sampai pada audit sertifikasi menggunakan Lembaga sertifikasi,” ujar Asmugi, dikutip dari keterangan yang diterima InfoSAWIT SUMATERA, Selasa (26/11/2024).
BACA JUGA: Butuh Penguatan Legalitas dan Kelembagaan untuk Petani Sawit Swadaya di Indonesia
Kami melakukan sertifikasi RSPO tentunya karena kami pahami bahwa dengan melakukan sertifikasi ini maka pengelolaan kebun di anggota akan dijalankan sesuai dengan standar sawit berkelanjutan dan juga Good Agricultural Practice (GAP), jadi pengelolaan kebun anggota akan mengikuti standar SOP yang telah di buat di koperasi, dengan begitu maka aka nada peningkatan produktivitas kebun petani.
Koperasi kami juga untuk mendukung Upaya pemerintah dalam percepatan sawit berkelanjutan untuk itu kami akan melakukan sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO itu mesti dilakukan karena sudah menjadi wajib bagi petani sesuai dengan peraturan dan kami berharap ada dukungan pendanaan dari pemerintah untuk sertifikasi ISPO termasuk dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS). Kami berharap ada pendampingan dari pemerintah daerah untuk ISPO ini.
“Kami berharap berharap dengan kami tersertifikasi RSPO maupun ISPO nantinya kami bisa mendapatkan kemudahan akses pasar dan juga akses dukungan dari pemerintah terutama program sarpras dari BPDPKS dan Dirjenbun serta program dari Dinas Perkebunan dari dana DBH Sawit,” harap Asmungi.
Sementara itu, Sabarudin Ketua Umum SPKS menjelaskan bahwa sampai saat ini telah ada 12 koperasi di bawah SPKS yang menerapkan sertifikasi ISPO dan RSPO dengan total jumlah petani 2.800 petani, dengan luas lahan sekitar 4.500 hektare.
“Ini menunjukkan bahwa petani sawit memiliki komitmen kuat memproduksi sawit berkelanjutan sesuai dengan yang diinginkan atau dituntut oleh pasar global,” kata Sabarudin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jangan lagi ada anggapan petani sawit tidak bisa memproduksi sawit berkelanjutan sesuai dengan permintaan global.
“Bahwa tidak hanya perusahaan yang mampu melakukan produksi sawit berkelanjutan. Bahwa kami ingin sampaikan petani sawit selain menerapkan sertifikasi juga melakukan konservasi hutan dengan melakukan perlindungan hutan sekitar kebun yang dikelola. Hal ini ditunjukkan oleh petani sawit di Kalimantan barat anggota dari SPKS,” ujarnya.
Sabarudin juga mengakui untuk menerapkan standar sawit berkelanjutan butuh biaya yang besar. Sementara, dukungan dari perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dalam industri sawit nasional itu sangat minim.
Terutama, kata dia lagi, perusahaan-perusahaan yang selama ini berkomitmen pada keberlanjutan, termasuk perusahaan anggota RSPO sangat minim memberikan dukungan kepada petani sawit swadaya kecil.
“Sementara, untuk dukungan pemerintah juga belum maksimal. Kita mengharapkan dukungan dari perusahaan dan pemerintah kepada petani sawit agar lebih banyak lagi petani yang mengelola sawit sesuai dengan standar pasar global,” ujar Sabarudin.
Untuk itu, ia mengatakan SPKS berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam percepatan sertifikasi ISPO.
“Semua koperasi SPKS akan disertifikasi dengan ISPO. Kami melihat ISPO juga akan menjadi kunci untuk perbaikan pada produktivitas sawit nasional, selain pada perbaikan tata kelola sawit itu sendiri,” kata dia pula. (T3)
