InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Sebagai bagian penting dari sektor sumber daya alam Indonesia, industri minyak kelapa sawit berperan signifikan dalam memajukan perekonomian di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mengoptimalkan potensi lahan tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang nyata, yang secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Perkebunan kelapa sawit di daerah kecil dan terpinggirkan telah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya perkebunan sawit, masyarakat sekitar mengalami peningkatan kondisi ekonomi, dengan aktivitas perdagangan lokal, layanan, dan kebutuhan bahan pokok yang lebih aktif. Begitu bibit sawit berkualitas tinggi mulai berbuah setelah sekitar 2,5 tahun, aktivitas panen memberikan kontribusi langsung pada ekonomi lokal, menciptakan sumber pendapatan yang stabil bagi penduduk.
Pakar ekonomi Lincolin Arsyad menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah bergerak maju seiring dengan perubahan dalam struktur ekonominya. Pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit membawa peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di kawasan tersebut, berpengaruh besar terhadap kemakmuran regional. Selain itu, industri ini juga meningkatkan permintaan barang-barang pendukung, seperti pupuk dan alat pertanian, yang menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat.
BACA JUGA: Delima Hasri Azhari: Pemimpin Inovatif di Sektor Perkebunan dengan Fokus pada Keberlanjutan
Sinergi antara perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan. Perkebunan kelapa sawit yang berhasil membantu membangun daerah pedesaan, memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkesinambungan. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan perusahaan, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang kuat bagi masyarakat sekitar.
Sebagai bagian dari visi pembangunan yang inklusif, pengelolaan perkebunan kelapa sawit akan terus mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan bisnis sawit yang selaras dengan masyarakat lokal sangat penting dalam meningkatkan perekonomian pedesaan.
Dedi Junaedi, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan sektor kelapa sawit dan mendukung kesejahteraan petani, khususnya di daerah transmigrasi. Ia menyoroti peran sektor kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi regional yang signifikan. Dedi menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan lapangan pekerjaan di banyak wilayah, serta merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah batu bara. Namun, di balik potensi ekonominya, industri sawit menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, legalitas, dan ketahanan energi, yang saat ini sedang diatasi pemerintah melalui penerapan program biodiesel B50 dan dukungan untuk peremajaan sawit rakyat.
BACA JUGA: Riau Kembangkan Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Tingkatkan Tata Kelola Perkebunan
Menurut Dedi, salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit swadaya adalah kurangnya akses terhadap benih unggul dan sumber daya budidaya yang berkelanjutan. “Kualitas bibit sangat mempengaruhi hasil panen, dan sayangnya banyak petani yang menggunakan bibit aspal atau berkualitas rendah,” ujarnya pada acara FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 16, bertajuk “Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan,” yang diselenggarakan oleh media InfoSAWIT yang didukung BPDPKS, pada Jumat (1/11/2024) di Jakarta.
Dedi juga menekankan bahwa investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit dapat menjadi beban bagi petani sawit, terutama jika benih yang ditanam tidak produktif. GPPI juga mendorong sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO sebagai standar untuk memasuki pasar ekspor dan memastikan harga jual yang lebih baik. Namun, tantangan pendanaan masih menghambat petani swadaya untuk memenuhi standar sertifikasi tersebut. Dedi menyatakan, “Saat ini pendampingan dari pemerintah sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan membekali petani dengan pengetahuan serta praktik budidaya terbaik.”
