InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia dan akan menginventarisasi 537 perizinan perusahaan sawit.
“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertipikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dikutip InfoSAWIT Sumetara seperti rilis kementerian ATR/BPN, di Jakarta, ditulis Rabu (24/7/2024).
Dia menyebut beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah. Sebab di dalam bisnis sawit, sejumlah permasalahan kian terjadi. Baik itu masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa (sosial dan hukum) yang terjadi.
Berdasarkan catatannya, pemerintah dikalaim sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare lahan sawit. Meskipun memang yang sudah bersertipikat itu baru sekitar 7,9 juta atau 8 juta hektare dengan total 11 ribu bidang tanah.
Rendahnya tanah sawit bersertifikat itu pun menjadi perhatian dan fokus kementerian. Karena sawit merupakan komoditi unggulan terbanyak di Indonesia meski di lain sisi rentan terhadap konflik di lapangan.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.
BACA JUGA: Eskpor Minyak Sawit Indonesia Ke Rusia Berpeluang Meningkat
“Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain. Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita,” kata R.B. Agus Widjayanto.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang. (T4)
