InfoSAWIT SUMATERA PEKANBARU – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berperan penting dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dengan menggantikan tanaman yang sudah tua atau tidak produktif dengan bibit baru yang lebih berkualitas. Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) membuka peluang besar bagi petani atau lembaga pekebun di wilayah Riau untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit.
Menurut Direktur Dana dan Jasa, MA Suharto, pada tahun 2023, BRK Syariah telah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) kepada 1074 Pekebun/Petani dengan total dana sebesar Rp70,3 Miliar. Hingga bulan April 2024, BRK Syariah telah menyalurkan Dana PPKS kepada 353 pekebun/petani dengan total dana sebesar Rp23,6 Miliar.
Suharto menyatakan bahwa BRK Syariah bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota untuk mengeksplorasi potensi program PSR di daerah masing-masing. Selain itu, BRK Syariah juga menawarkan produk pembiayaan dana lanjutan atau pendamping seperti pembiayaan agribisnis replanting sawit dengan total sampai Maret 2024 sebesar Rp260 Miliar yang telah disalurkan kepada 4.098 nasabah.
BACA JUGA: Terima Alokasi DBH Sawit Rp 49 Miliar, Pemprov Sumsel: Lebih Rendah dari 2023
“Kami yakin bahwa sektor perkebunan memiliki potensi besar sebagai penopang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, serta berperan sebagai salah satu pilar ekonomi di Provinsi Riau. Sebagai Bank Milik Daerah, BRK Syariah akan memfasilitasi petani dalam melakukan peremajaan kelapa sawit melalui program pembiayaan,” kata Suharto.
Dia juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani sawit, terutama dalam hal peremajaan tanaman sawit. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Suharto menekankan pentingnya kolaborasi antara BPDP-KS, Dinas Perkebunan, dan BRK Syariah untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta untuk melestarikan lingkungan dan menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.
Pada acara sosialisasi tersebut, 12 Branch Manager BRK Syariah wilayah Riau bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan melakukan diskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam program PSR. Beberapa kendala yang sering muncul termasuk persyaratan pengajuan PSR yang sulit dipenuhi dan penundaan pengajuan program akibat perubahan dana PSR.
BACA JUGA: Demi Kesejahteraan Petani, Pemkab Batanghari akan Bangun Jalan Produksi Sepanjang 900 Km
Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir, menambahkan bahwa edukasi kepada petani oleh Dinas Perkebunan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam program PSR. Sedangkan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti, mengapresiasi kontribusi BRK Syariah dalam program PSR, menyebutnya sebagai pola kemitraan yang menghasilkan perkembangan ekonomi yang signifikan.
Vera juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperkuat program PSR dan meningkatkan tata kelola sawit untuk mencapai kelapa sawit yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit.
“Kita harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pusat untuk menjalankan program PSR dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Vera.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Pemimpin Divisi MKM BRK Syariah M Jazuli, serta perwakilan dari Divisi MSDI dan Corporate Learning Center, beserta staf dan tim leader BRK Syariah Wilayah Provinsi Riau. (T3)
