InfoSAWIT SUMATERA, BOGOR – Penguatan sektor perkebunan kelapa sawit memerlukan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkannya, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) bekerja sama dengan Dinas Provinsi/Kabupaten yang menangani perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), mengadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Dukungan Dana Operasional untuk Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) Tahun 2024 pada Rabu (01/05) di Bogor.
Menurut Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan pentingnya memperkuat SDM perkebunan kelapa sawit demi meningkatkan kualitas industri perkebunan Indonesia. “Target rekomendasi teknis pelatihan tahun ini ditingkatkan menjadi minimal 10.000 orang, dan dukungan pendanaan dan operasional dari Dinas yang menangani perkebunan sangat diharapkan untuk mencapai target tersebut,” kata Andi Nur dikutip InfoSAWIT SUMATERA dari laman Kementan.
Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, termasuk perkebunan.
BACA JUGA: Luar Biasa! Ratusan Petani Sawit di Sumsel Ikuti Pelatihan yang diadakan Kementan dan BPDPKS
Sementara itu, Direktur Perlindungan Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro, yang mewakili Direktur Jenderal Perkebunan, menyatakan bahwa hasil dari pelatihan SDMPKS harus membuktikan kegunaannya bagi para pekerja perkebunan, terutama saat diterapkan dalam dunia kerja. Monitoring dan evaluasi yang cermat perlu dilakukan dalam setiap tahap pelatihan untuk memastikan efektivitasnya.
Pada kesempatan tersebut, ditandatangani juga Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dukungan dana operasional antara Ditjenbun, BPDPKS, dan Dinas yang menangani perkebunan dari 39 Kabupaten di 17 Provinsi. Bagus menyebutkan bahwa target pelatihan tahun 2024 ini adalah 10.000 orang dan setiap pelatihan akan terus dimonitor dari awal hingga pasca pelatihan.
Arfie Thahar, Kepala Divisi Program Pelayanan BPDPKS, mengungkapkan bahwa terdapat usulan untuk menambah jenis pelatihan, seperti pembuatan pupuk kompos, yang akan dipertimbangkan untuk pelaksanaan di masa mendatang. (T3)