InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Sejak Bursa CPO Indonesia terbentuk pada 13 Oktober 2023 yang lalu, berbagai upaya rekrutmen telah dilakukan pihak otoritas bursa, terutama melalui proses sosialisasi dan pelatihan teknis.
Dalam hal ini tentunya dilakukan oleh PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau yang akrab disebut Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).
Kegiatan itu pun dikerjasamakan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan sejumlah asosiasi.
Ini Dampak dari Pembentukan Bursa CPO terhadap Harga TBS dan Biodiesel
Hal itu, seperti keterangan resmi yang diperoleh InfoSAWIT SUMATERA, kemarin, disampaikan oleh Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Bappebti, Kasan, beberapa waktu yang lalu.
Perkembangan tersebut disampaikan Kasan saat membuka acara bertajuk “Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Bappebti 2024” di Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Hadir dalam acara itu sejumlah pihak terkait seperti Direktur Utama ICDX Nursallam, mantan Kepala Bappebti yang kini menjadi anggota Badan Supervisi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Didid Noordiatmoko.
Tiga Pihak Ini Berperan Penting dalam Penambahan 17 Lokasi Penyerahan CPO ke ICDX
Sebagai informasi, Didid menjadi bagian dari Self Regulatory Organization (SRO) di industri perdagangan berjangka komoditi
(PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak dari asosiasi terkait, Dirut PT Bursa Komoditi Nusantara Subani, bank mitra Bappebti, dan puluhan lainnya.
Kasan menjelaskan, hasil dari sosialisasi dan pelatihan teknis tersebut menunjukan awal yang signifikan bagi Bursa CPO.
Keren! Perkuat Pelayanan, ICDX Tambah 17 Lokasi Penyerahan CPO
Kata dia, selama 2023, tercatat 34 perusahaan pengolahan minyak sawit mrntah atau crude palm oil (CPO) mendaftar sebagai anggota Bursa.
Di samping itu, pihaknya juga mendorong dilakukannya transaksi CPO Futures (CPOTR) untuk mendukung likuiditas transaksi.
“Dan nilai transaksinya mencapai 1.822 lot atau 9.110 metrik ton pada tahun 2023,” ungkap Kasan.
Sosialisasikan Bursa CPO, Wamendag Ungkap Ekspor Naik Puluhan Triliun dalam Sebulan
Selain itu, Kasan menambahkan, dalam mendorong transaksi CPO, Bappebti telah memperluas pelabuhan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa.
Pelabuhan tersebut, selain Belawan di Medan dan Dumai di Riau, adalah pelabuhan Meulaboh di Aceh, Teluk Bayur di Padang, Pulau Baai Panjang di Bengkulu.
Selanjutnya Pelabuhan Talang Duku do Jambi, Boom Baru Palembang, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisaksi Kalsel, Semayang, Maloy.
Ini Harapan Pemerintah Terkait Kehadiran Bursa CPO yang Dikelola ICDX
Kemudian Mamuju di Sulbar, serta pelabuhan Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke di Pulau Papua.
“Sebagai langkah konkret pada 2024, Bappebti mendorong peningkatan likuiditas transaksi CPO di bursa,” ucap Kasan.
Ia meminta kepada ekosistem bursa CPO yang diberi mandat untuk menjalankan bursa CPO fisik dan futures dengan baik melalui layanan yang lebih optimal.
Tingkatkan Jumlah Peserta, ICDX Sosialisasikan Bursa CPO ke Berbagai Daerah
Di samping itu, Kasan menegaskan kalau pengelolaan Bursa CPO juga harus dilakukan secara independen, adil, dan berintegritas.
“Selain itu, kepada seluruh pelaku usaha CPO, baik yang besar maupun pabrik kelapa sawit untuk meramaikan transaksi di bursa CPO Indonesia,” ujar Kasan.
Kasan menambahkan, langkah strategis lain Bappebti pada 2024 yaitu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha.
Ini Harga CPO di Bursa CPO ICDX pada Transaksi Perdana di Periode Akhir Pekan, 20 Oktober 2023
“Juga mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk bertransaksi. Selanjutnya, kami juha mendorong transaksi CPO yang orientasi ekspor,” kata Kasan.
Ia menyebutkan, Bappebti juga akan menguatkan kolaborasi dengan bursa, unit, dan kementerian terkait, serta asosiasi, termasuk dengan mendorong pemberian insentif.
Menurut Kasan, komoditas strategis lain juga didorong dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) seperti timah murni dan batangan) dan emas digital.
Selain itu, pihaknya menilai perlu juga dioptimalkan transaksi multilateral, antara lain transaksi komoditad olein, emas, kopi, dan kakao.(T5)
