InfoSAWIT SUMATERA, SELUMA – Perkembangan pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menjadi fokus perhatian pihak Ombudsman RI.
Dari keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT SUMATERA, Senin (25/9/2023), dijelaskan bahwa anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mendatangi Desa Sukasari beberapa waktu yang lalu.
Di sana ia meninjau Program PSR sebagai bagian dari proses monitoring atas tindakan korektif yang diberikan Ombudsman kepada pemangku kepentingan yang terkait.
Khususnya, kata Yeka, mengenai ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng ada tahun 2022 yang lalu.
Dua Asosiasi Petani Sawit Diajak untuk Akselerasi Program PSR 2023, Termasuk di Rohul
Dalam peninjauan tersebut, beberapa petani menyampaikan permasalahan dalam mengelola kebun sawit.
Di antaranya adalah mereka butuh pendampingan apabila ada aparat penegak hukum yang meminta keterangan terkait dengan penggunaan dana Program PSR.
Kemudian, petani juga meminta penambahan jumlah dana PSR, serta keterjangkauan ke kebun-kebun rakyat yang belum mendapatkan program PSR.
Kata Yeka, industri sawit merupakan industri strategis yang sangat besar di Indonesia dengan jumlah lahan sekitar 16,38 juta hektar.
Penjualan SPBU Aset KSU Kekar PTPN IV Eks PTP VI Pabatu Diadukan ke Ombudsman RI
Dari luasan tersebut, kata Yeka, sudah seharusnya negara menyusun kebijakan untuk mengatur kelapa sawit.
“Apakah pekebun sejahtera dari menanam sawit, apakah nyaman berusaha, hal tersebut perlu kita dengarkan,” ujarnya.
Yeka melanjutkan bahwa persoalan sawit terbanyak adalah mengenai harga produk yang dihasilkan.
Sedangkan harga sangat berkaitan dengan kualitas. Salah satu program pemerintah yang dapat dimanfaatkan petani untuk meningkatkan kualitas adalah PSR.
Ini Sikap Ombudsman Atas Pelaporan Anggota KSU Kekar PTPN IV Eks PTP VI Pabatu
“Di sini saya ingin mengetahui apakah PSR sudah on the track. Bagaimana persyaratan mendapatkannya agar mudah. Misal dana PSR kurang bisa disampaikan agar ditingkatkan,” katanya.
“Harapan terbesarnya adalah sawit ini tidak hanya memakmurkan pelaku usaha tapi juga sejahterakan petani,” kata Yeka menambahkan.
Sementara itu Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan), Ardi Praptono, yang turut dalam peninjauan menyampaikan bahwa banyak pohon sawit yang sudah tua.
Sehingga, kata dia, harus diremajakan agar lebih produktif. Ia mengatakan, pekebun dapat sampaikan permasalahan dalam mengelola kelapa sawit, agar bisa diperbaiki.
Satu-satunya di Indonesia, Warga Desa Dirikan Tugu Sawit Tanpa Dana Pemerintah
“Dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementan menyediakan bank benih yang dapat diakses oleh petani sawit untuk mendapatkan benih sawit yang berkualitas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Divisi PSR BPDPKS, Moenir, menyampaikan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen untuk mendanai perkelapasawitan Indonesia secara berkelanjutan melalui program PSR.
Program ini sudah membantu 301 ribu hektar dengan angka bantuan Rp 8,3 triliun.
Provinsi Bengkulu Dinilai Sukses Kelola Dua Program Terkait Sawit
“Kami mohon bantuan juga agar para pekebun dapat memanfaatkan PSR dengan amanah,” tegas Moenir.(T5)
