InfoSAWIT SUMATERA, MEDAN – Kalau petani sawit di sebuah kabupaten sejahtera di karena harga tandan buah segar (TBS), tentu pemerintah kabupaten (Pemkab) seharusnya juga bahagia.
Tetapi Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), justru galau menyikapi kondisi ini.
Di satu sisi bahagia karena ekonomi rakyatnya menguat, tetapi di sisi lain kesal karena dompet Pemkab Labusel tak kunjung terisi dari peningkatan harga TBS tersebut.
Bahkan Pemkab Labusel agak kesal karena justru provinsi lain yang menikmati situasi ini. Loh, kok bisa? Bagaimana ceritanya?
Kegiatan Sosialisasi Rendemen CPO dan TBS Sawit Sumut Jadi Ajang Curhat
“Begini, para petani sawit kami menjual TBS mereka ke Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau. Rohil adalah tetangga kami,” kata Azzaman Parapat ST MM, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Labusel, Rabu (22/8/2023).
Hal itu diungkapkannya di Aula Lantai II Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Sumut. Saat itu berlangsung acara sosilisasi rendemen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan inti tandan buah segar (TBS).
Kegiatan tersebut diadakan oleh Disbunnak Sumut dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, serta dihadiri sejumlah pihak terkait, seperti dari Kementerian Pertanian.
Serta pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Cabang Sumut.
Pekan Ini, PPKS Medan dan Disbun Sumsel Sosialisasikan Hasil Kajian Rendemen
Azzaman bercerita, setelah diselidiki, rupa-rupanya harga TBS di Rohil lebih bagus ketimbang di Labusel. Situasi ini yang membuat petani di Labusel lebih memilih menjual TBS ke Rohil.
“Padahal ada 28 pabrik kelapa sawit (PKS) di Labusel. Kok bisa harga TBS di Labusel lebih rendah dibanding di Rohil,” kata Azzaman dengan nada bertanya.
Akibatnya, menurut Azzaman Parapat, Pemkab Labusel malah tak bisa mendapatkan pajak sawit apapun dari proses transaksi TBS petani Labusel di Rohil.
Di dalam acara sosialisasi itu Azzaman pun kemudian memberikan satu usulan agar para petani sawit si Labusel mau menjual TBS hanya di 28 PKS yang ada di Labusel saja.
Ini Secuil Kisah dr Paisal Ritonga, Dokter di Perkebunan Sawit PT CSR
“Kami usulkan agar kiranya kebun sawit milik para petani yang sudah menjalani PSR dan ISPO, harga TBS-nya wajib dibeli dengan harga yang lebih tinggi oleh manajemen PKS,” kata Azzaman Parapat.
Ia mengusulkan ide itu karena di kalangan petani sawit di Labusel saat ini mulai tumbuh kesadaran untuk ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan proses sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Ide Azzaman Parapat mendapatkan tanggapan dari Prof Ponten Naibaho, pakar sawit sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tim Perumusan Harga TBS Sawit Produksi Pekebun Mitra Sumut.
“Kalau petani peserta sertifikasi ISPO tak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Yang bisa daoat duit dari sertifikasi sawit adalah yang ikut sertifikasi RSPO,” kata Ponten.
Sekadar informasi, RSPO yang dimaksud Ponten Naibaho adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Petani peserta RSPO, kata Ponten Naibaho, bakal mendapatkan fee atau insentif setiap tahun karena mau ikut sertifikasi RSPO.
“Sementara petani sawit yang ikut sertifikasi ISPO itu sebenarnya sebagai bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk menunjukan ke dunia kalau sawit dari kita sudah sustainable,” tegas Ponten Naibaho.(T5)
