InfoSAWIT SUMATERA, MEDAN – Kalau ada yang bilang kebijakan antisawit dari Uni Eropa (UE) tak akan berpengaruh ke Indonesia, tolong disuruh agar merenung lebih mendalam.
Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumatera bagian Utara (Sumbagut) membuktikan betapa terasanya dampak kebijakan antisawit Uni Eropa terhadap perekonomian Indonesia, dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara.
Dalam keterangan resmi kepada para wartawan, termasuk InfoSAWIT SUMATERA, di Medan, kemarin, Kepala OJK KR 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi, mengatakan sikap Uni Eropa terhadap sawit membuat pertumbuhan sektor perbankan di Sumut menjadi terganggu.
Kata sosok yang akrab disapa BMR ini, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan perbankan Sumut sepanjang bulan Juni 2023 yang lalu.
Memang, kata dia, kalau secara umum sektor perbankan di Sumut masih menunjukkan stabilitas yang konsisten dengan modal yang kokoh dan likuiditas yang memadai, meskipun peran intermediasi sedikit terbatas.
Kata dia, sampai Juni 2023, total penyaluran kredit oleh bank umum di Sumut mencapai Rp 247,65 triliun atau mengalami penurunan sebesar -2,40 persen dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.
OJK: Harga CPO dan TBS Anjlok, tapi Perekonomian Sumut Tetap Terjaga
BMR menguraikan, penyaluran kredit didominasi oleh kredit produktif, mencapai 70,89 persen.
Namun, kata dia, pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -5,97 persen bila dibandingkan secara tahunan atau year on year (yoy).
Pihaknya melihat penurunan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh distribusi kredit modal kerja di sektor kelapa sawit yang mencakup perkebunan dan pengolahan yang lebih moderat sepanjang tahun 2023.
Ini Bank dan Koperasi di OKI Sumsel yang Sepakati Pembiayaan Berkelanjutan Sawit
“Secara struktur, kredit sektor kelapa sawit memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap total kredit produktif di Sumut,” ujar BMR.
Ia lalu menunjukan data di bulan Juni 2022 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 41,07 persen, sementara di bulan Juni 2023 pertumbuhannya sebesar 35,25 persen.
Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi itu semua?
Business Matching Digelar untuk Garap Kerjasama di Sektor Sawit di Sumut
BMR lalu menunjuk kebijakan larangan atau hambatan Uni Eropa terhadap impor minyak sawit dan turunannya yang dikaitkan dengan isu deforestasi.
Sekadar memberitahukan, beberapa bulan yang lalu Uni Eropa mengesahkan dan merilis kebijakan terbaru yang disebut dengan UU Antideforestasi atau EU Deforestation Regulasi (EUDR).
Di dalam EUDR ditegaskan semua produk pertanian dan peternakan, termasuk produk turunan kelapa sawit, yang dimasukan ke 27 negara anggota Uni Eropa harus menjalani due dilligence atau uji tuntas.
Hal ini penting dilakukan agar Uni Eropa bisa memastikan produk tersebut tidak berasal dari hasil praktek penebangan hutan atau deforestasi.
Nah, selain dampak kebijakan Uni Eropa, BMR mengatakan penurunan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global juga mempengaruhi pertumbuhan sektor perbankan di Sumut.
Penurunan harga ini, kata dia, akibat rendahnya permintaan akan CPO asal Indonesia dari negara-negara lain yang selama ini meeupakan negara pengimpor CPO.
Pascaperayaan Kemerdekaan, Semakin Dahsyat Harga CPO Hasil Tender KPBN Periode 18 Agustus 2023
“Situasi ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam keterbatasan pertumbuhan (sektor perbankan Sumut pada bulan Juni 2023),” kata BMR.
Nah, dalam upaya untuk mendukung pembiayaan dan meningkatkan kualitas industri kelapa sawit di Sumatera Utara, BMR mengatakan, OJK tetao akan melakukan langkah yang penting.
Yaitu, kata Bambang Mukti Riyadi, bekerja sama dengan Bank Sumut dan Himbara untuk secara rutin dalam setiap triwulan melakukan business matching.
Hancurkan Bisnis Kokain, Perusahaan Sawit di Negara Ini Libatkan Petani Sebagai Rantai Pasok
“Tujuannya adalah guna mengeksplorasi potensi kerja sama antara petani kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan lembaga jasa keuangan (LJK),” tegas BMR.(T5)