InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) memang sakti, dibicarakan dan diantisipasi sejak dini.
Regulasi ini telah membuat tiga pihak yang merupakan produsen sekaligus konsumen meriung di Jakarta beberapa hari yang lalu.
Di ibukota Indonesia tersebut mereka membicarakan bagaimana cara mengatasi dampak EUDR terhadap industri perkebunan kelapa sawit.
Dari keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT SUMATERA, kemarin, ketiga pihak itu yakni Indonesia dan Malaysia selaku produsen sawit terbesar di dunia.
Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Pun Berpotensi Terimbas EUDR
Serta, pihak delegasi Uni Eropa sendiri selaku pembuat EUDR dan sebagai konsumen minyak nabati, termasuk minyak sawit.
Pertemuan itu difasilitasi oleh Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Dan pertemuan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian Musdhalifah Machmud.
Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perladangan dan Komoditas (MPC) Malaysia YBhg. Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli, dan Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa (EC) Astrid Schomaker.
Kalau Uni Eropa Mau, Dua Sertifikasi Ini Bisa Diintegerasikan ke EUDR
Dalam pertemuan itu ketiga pihak sepakat untuk membentuk Gugus Tugas Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) on EUDR untuk mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia.
Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi EUDR.
Perlu diketahui bahwa Ad Hoc Joint Task Force on EUDR dibentuk setelah Indonesia dan Malaysia melakukan Joint Mission bersama ke Brussels pada tanggal 30 – 31 Mei 2023.
Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan balasan pihak Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada tanggal 26 – 28 Juni 2023.
Sebenarnya EUDR Itu Ditujukan ke Siapa, Wahai Tuan dan Puan di Uni Eropa?
Deputi Musdhalifah menegaskan bahwa pertemuan tersebut diadakan untuk mencapai pemahaman bersama di antara negara produsen dan konsumen.
Kata Musdalifah, Ad Hoc Joint Task Force on EUDR sendiri menjadi platform yang berfungsi sebagai mekanisme konsultatif.
Khususnya, kata dia, untuk mendukung koordinasi dan mendorong pemahaman bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa terkait dengan EUDR.
Sementara itu Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli dalam kick-off meeting tersebut menekankan bahwa kerja sama merupakan jalan keluar dan solusi yang dapat diinspirasi melalui praktik terbaik pada masing-masing komoditas.
Uni Eropa Melunak Terkait EUDR, Bersedia Melakukan Ini Bersama RI dan Malaysia
Di sisi lain, Astrid Schomaker menyatakan pengakuannya atas kemajuan yang dicapai Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi deforestasi dan menyambut baik berbagi informasi dan klarifikasi lebih lanjut terkait regulasi deforestasi.
Kick-off meeting tersebut akhirnya menyepakati kerangka acuan (TOR) yang mencakup isu-isu antara lain keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok, skema sertifikasi nasional yang relevan, data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan dan pemangku kepentingan komoditas terkait dengan EUDR ini berbagi informasi tentang implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan tools ketelusuran yang ada.
Ad Hoc Joint Task Force on EUDR sendiri akan menyelesaikan tugasnya pada akhir tahun 2024 dengan kemungkinan diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
Pertemuan selanjutnya disepakati akan dilaksanakan krmbali pada bulan November 2023 dengan tuan rumah yang akan ditentukan kemudian.(T5)
