Petani Sawit Wajib Tahu, Pasal di Permentan Ini yang Mengatur Syarat untuk Ikut Program PSR

oleh -2222 Dilihat

InfoSAWIT SUMATERA, JAKARTA – Akhirnya Pemerintah Pusat mengakui kalau pencapaian hasil sari program peremajaan sawit rakyat (PSR) tidak seperti yang diinginkan.

Tetapi Pemerintah pun melakukan koreksi diri dengan cara mengeluarkan regulasi yang dinilai tepat untuk memperlancar pelaksanaan Program PSR di tahun 2023 ini.


Regulasi yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam sebuah diskusi, seperti keterangan resmi Ditjenbun Kementan yang diterima InfoSAWIT SUMATERA, Minggu (8/1/2023), disebutkan Permentan tersebut mendapatkan pujian dan dukungan dari seorang pakar hukum.

Tahun Ini Kementan Pastikan Monitoring Harga TBS Petani, Ini Caranya!

Diketahui pakar hukum tersebut bernama Dr Ahmad Redi SH MH. Beliau adakah ahli hukum Tatanegara Universitas Tarumanegara (Untar).

Dlm diskusi itu, ia memuji dan menjalankan tentang pentingnya peran Permentan Nomor 3 Tahun 2022 tersebut.

Ia yakin Permentan tersebut bisa mencegah munculnya problem
tumpang tindih lahan, serta kepastian hukum.

Juga, menurut dia, menjamin tegaknya unsur keberadilan agar kepemilikan lahannya clean and clear, dan tidak ada masalah di kemudian harinya.

Bidik Program PSR, Bank Sumut Bakal Ekspansi ke Riau

“Sebagaimana tertuang pada Pasal 15, peremajaan kelapa sawit diberikan kepada pekebun dengan syarat tertentu,” ujarnya

Salah satunya, ujar Ahmad Redi, yakni petani mesti tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan.

Ia bilang, hal ini mengingat siklus tanaman kelapa sawit yang cukup panjang sekitar 25 tahun.

Karena itu diperlukan kepastian hukum atas keberadaan kebun yang akan diremajakan.

Tujimin Senyum Bahagia, Saldo Rekening Berisi Rp 6 M Berkat Ikut Program PSR

Ia menjelaskan, lahirnya Permentan 03 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari Permentan sebelumnya.

Kata dia, Permentan 3/2022 terbit dari hasil evaluasi dan masukan berbagai pihak.

Seperti masukan aparat penegak hukum, BPK, BPKP, para petani, pelaku usaha perkebunan, dan berbagai stakeholder perkebunan.

“Berbagai masukan tersebut dalam rangka kepastian hukum dan keberlanjutan usaha kelapa sawit,” ujar Ahmad Redi.

Soal PSR, Kadisbun Minta Hal Ini kepada Apkasindo Perjuangan Sumut

Dalam regulasi tersebut, ujar Redi, terdapat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian ATR/BPN terkait status lahan yang akan diikutkan dalam Program PSR.

Ia bilang hal ini dimaksudkan agar ke depan peremajaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik tanpa konflik dan diberikan kepada para petani yang tepat sebagai penerima manfaat.

Hal ini, ujar Redi, merespon utamanya banyak areal perkebunan kelapa sawit yang diduga masuk dalam kawasan hutan.

Terhadap hal demikian, Redi melihat Pemerintah hadir untuk mengatasi persoalan lahan milik petani sawit yang masuk dalam kawasan hutan.

Ini Kritik Sihar Sitorus ke BPDPKS Terkait Kriteria Penerima PSR

“Dengan tujuan untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Redi.(T5)

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Bila Anda memiliki informasi dan rilis tentang industri sawit, Silahkan WhatsApp ke Redaksi InfoSAWIT Sumatera atau email ke sawit.magazine@gmail.com (mohon dilampirkan data diri)

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT atau email ke sawit.magazine@gmail.com